Berita Nasional

Selasa, 09 Jan 2018, 07:08 WITA

Target Sebulan, Draf Inpres KBM Selesai

Humas - KaltaraProv

PERCEPATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri rapat bersama Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg Muhammad Sapta Murti dan sejumlah instansi kementerian terkait di Kemensetneg RI, Senin (8/1).

JAKARTA - Usulan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kepada Presiden Joko Widodo agar percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) mendapat respon cepat dari Presiden. Senin (8/1) kemarin, pemerintah melalui Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI mengundang Gubernur bersama lembaga terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara guna membahas rencana penerbitan Inpres, terkait  percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. “Rapat ini memang diundang khusus oleh Kemensetneg. Selain dari Pemprov Kaltara, ada sejumlah lembaga dan kementerian terkait, seperti Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kemenko (Kementerian Koordinator) Bidang Perekonomian dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kita membahas rencana penerbitan Inpres untuk KBM Tanjung Selor,” ujar Irianto usai pertemuan di Kantor Kemensetneg.

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Hukum dan Perundang-undangan itu, kata Gubernur, menyetujui penerbitan Inpres untuk percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Lebih jauh Gubernur mengatakan, rencana diterbitkannya Inpres ini merupakan usulannya yang disampaikan langsung kepada Presiden saat berkunjung ke Kaltara pada Oktober tahun lalu.

 Inpres tersebut akan memudahkan penganggaran dari pemerintah pusat. Keuntungan lainnya, untuk mempercepat pembangunan pusat pemerintahan di KBM Tanjung Selor. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, masih kata Gubernur, Kemensetneg melalui deputi terkait akan menyurati Kemendagri agar segera mengusulkan draf Inpres KBM Tanjung Selor. Sebab, Kemendagri merupakan instansi yang mengkoordinir pemerintahan di daerah. “Nanti Setneg akan membuat surat kepada Kemendagri supaya bergerak cepat mengusulkan Inpres dan ditembuskan ke Gubernur Kaltara,” sebutnya.

Bahkan, Gubernur pun akan berkonsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk percepatannya. “Mudah-mudahan dalam waktu sebulan, draf inpres tersebut sudah jadi dan diusulkan. Bahkan berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Muhammad Sapta Murti, surat yang akan dilayangkan tersebut sudah jadi. Tentu ini akan kita kawal supaya Kemendagri segera menyiapkan drafnya,” urainya.

Gubernur menambahkan, jika Inpres itu disetujui dan diterbitkan oleh Presiden pada tahun ini, hal tersebut akan menjadi acuan untuk berjuang penganggaran di pemerintah pusat. “Nanti kita akan diundang juga oleh Kemendagri untuk menyusun draf tersebut,” bebernya.

Irianto menilai, percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor terus dilakukan. Bahkan pada 2017, Pemprov telah melakukan pembebasan lahan KBM tahap I dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar. Disusul sisanya pada 2018 yang akan dianggarkan Rp 23,3 miliar. “Untuk memperjuangkan KBM ke pusat, hal pertama yang harus direalisasikan adalah penyediaan lahan. Meski telah masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tersedianya lahan adalah hal krusial yang patut dituntaskan terlebih dulu,” tuntasnya.(humas)