Selasa, 16 Mei 2017, 05:10 WITA | 30 Views

RAKERTIS : Sekprov Kaltara, H Badrun memberikan arahan saat Rakertis ke-I Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltara di Hotel Majapahit, Surabaya, Kamis (11/3).

SURABAYA – Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Badrun membuka Rapat Kerja Teknis (Rakertis) ke-1 Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltara, di Hotel Majapahit, Kamis (11/5) lalu.

Rapat tersebut, menurut H Badrun bertujuan memperkuat konsolidasi lintas instansi pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah perlu melakukan Rakertis guna mengetahui pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.27/2017 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017,” jelas H Badrun.

H Badrun menjelaskan, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah belanja kebijakan Pemprov Kaltara melalui kepala daerah. “Ini ditujukan untuk stimulus fiskal yaitu memperkecil kesenjangan antara daerah dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka kerjasama antar daerah,” ungkap H Badrun.

Untuk 2017, disebutkan H Badrun, Pemprov Kaltara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp 185,7 miliar yang terdiri dari Rp 66,7 miliar bantuan keuangan khusus, dan Rp 119 miliar bantuan keuangan umum. “Untuk bantuan keuangan khusus dialokasikan untuk tambahan penghasilan guru, tutor PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan penyuluh. Sedangkan bantuan keuangan umum, dialokasikan untuk sarana dan prasarana daerah. Sedianya, para penerima bantuan, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dapat memperhatikan pengelolaan bantuan keuangan tersebut, terlebih dari segi pertanggungjawaban,” kata H Badrun.

Sedangkan penyaluran belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap. Untuk bantuan keuangan khusus, disebutkan H Badrun disalurkan per triwulan sebesar 25 persen. Sedangkan bantuan keuangan umum yang semula disalurkan sebesar 60 persen untuk tahap I dan 40 persen untuk tahap II terdapat perubahan. Kini menjadi sebesar 25 persen untuk tahap I, 40 persen untuk tahap II, dan 35 persen untuk tahap III. “Tahapan penyaluran bantuan keuangan tahun anggaran 2017 terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten dan kota oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi Kaltara,” papar H Badrun.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan belanja bantuan keuangan, H Badrun menyatakan kabupaten dan kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Karena perkembangan dari bantuan keuangan baik fisik ataupun non fisik akan diperiksa oleh Inspektorat Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Selain itu, monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi Kaltara. Dan, apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur,” tuntasnya.(humas)

Berita Terkait
kaltaraprov
Copyright © 2017 Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Top
×